Indonesia hampir selalu digadang-gadang sebagai negara yang aman dan damai. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Itulah yang sering kita citrakan pada dunia setiap berinteraksi dengan warga dari belahan lain. Tak jarang, kita membumbuinya dengan poin bahwa kita merupakan negara yang amat majemuk. Negara yang menyatukan diri sebagai Indonesia, yang kita kenal saat ini, sebenarnya adalah persatuan dari banyak suku, etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat.

Namun, melihat kondisi yang ada saat ini, rasa-rasanya perdamaian kita tengah diuji. Belakangan kita melihat maraknya kasus intoleransi yang terjadi di beberapa tempat. Menurut laporan Komnas HAM sebagaimana dilansir VOA Indonesia, kasus intoleransi berlatar agama terus meningkat. Pada 2014, ia mencapai 74 kasus, terus meningkat menjadi 87 kasus pada 2015, dan akhirnya mencapai angka hampir 100 pada 2016. Yang cukup populer dan mencengangkan belakangan ini, tentu saja adalah polemik diusirnya seorang seniman dari sebuah desa di Bantul. Belakangan, diketahui bahwa ia ditolak tinggal di desa bersangkutan karena ia beragama Katolik. Sementara itu, masyarakat setempat telah membuat aturan tak tertulis bahwa hanya Muslim yang berhak mendiami desa tersebut.

Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah kita selalu mendaku sebagai bangsa yang cinta damai?

Menurut hemat saya, hal ini terjadi salah satunya karena kita terlalu sempit memaknai “perdamaian”. Kita cepat puas dengan hanya mengartikan perdamaian sebagai kondisi “tidak adanya konflik”, bukan sebagai kondisi sosial yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat hidup dengan harmonis. Dalam hal ini, seorang sosiolog Norwegia, Johan Galtung, merangkumnya dalam konsep perdamaian negatif (negative peace) dan perdamaian positif (positive peace).

Bagi Galtung, perdamaian memiliki dua sisi, yakni sisi personal dan struktural. Dari situlah kita dapat memaknai perbedaan perdamaian negatif dan positif. Perdamaian negatif dimaknai dengan ketiadaan kekerasan personal, sedangkan perdamaian positif ditandai dengan hilangnya struktur-struktur yang melanggengkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Mudah saja mencari contoh perdamaian negatif. Asal tidak ada konflik saja, kita sudah dapat menemukannya. Perang yang berhenti setelah dua pihak mengumumkan gencatan senjata, itu perdamaian negatif. Tidak ada konflik antarpersonal yang terjadi. Itu sudah cukup sebagai definisi dari perdamaian negatif.

Perdamaian dalam jenis inilah yang akhirnya membuat kita cepat puas. Ketiadaan konflik acapkali kita anggap sebagai kondisi yang telah ideal. Akhirnya, ia membutakan kita dalam melihat adanya struktur-struktur yang membuat keadilan sosial belum dapat terwujud.

Perdamaian positif, di sisi lain, adalah kondisi tiadanya konflik namun juga ditambah dengan adanya keadilan bagi semua. Tak hanya berhenti pada menghapuskan kekerasan, perdamaian jenis ini juga mengingatkan kita untuk memanfaatkan segala sumber daya demi berlangsungnya kondisi harmonis. Sehingga, di dalamnya tidak ada diskriminasi, ketidakadilan, ataupun kesenjangan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Perdamaian positif meyakini bahwa ketiadaan konflik tak dapat sepenuhnya dimaknai sebagai kondisi damai yang ideal.

Apalah artinya ketiadaan konflik bila masih hidup dalam diskriminasi, bukan begitu?

Contoh perbedaan antara perdamaian negatif dan positif adalah kasus apartheid yang terjadi di Afrika Selatan pada 1940-an hingga 1990-an. Berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu, masyarakat Afrika Selatan dibagi menjadi empat: kulit putih, kulit hitam, kleurlinge (kulit “berwarna” atau campuran), serta India.

Selanjutnya, terjadilah segregasi-segregasi yang kemudian memosisikan masyarakat Afrika Selatan non-kulit putih sebagai warga kelas bawah. Salah satunya adalah Land Act (Undang-Undang Pertanahan) yang membuat masyarakat kulit non-putih tak boleh tinggal di luar kawasan yang telah ditentukan negara. Tak hanya berhenti di sana, sejumlah aturan pun memisahkan fasilitas publik, kesempatan kerja, maupun acara publik antara kelompok satu dan kelompok lainnya. 

Berdasarkan konsep dari Galtung, kondisi di atas sudah memenuhi syarat perdamaian negatif. Selama segregasi tersebut tidak berujung kepada konflik terbuka, maka perdamaian negatif telah dipenuhi. Namun, apakah itu berarti sudah terwujud kondisi yang memungkinkan adilnya kesempatan hidup bagi seluruh elemen masyarakat? Tentu saja tidak.

Hal itulah yang kemudian disebut Galtung sebagai “kekerasan struktural”: ia tak langsung mewujud dalam bentuk kekerasan terbuka, namun ia membuat masyarakat tak mampu meraih potensi maksimalnya akibat kekangan struktur yang ada. Dengan adanya pemisahan fasilitas publik, tentu saja masyarakat kulit hitam akan kesulitan untuk menjalani hidup sebagaimana halnya masyarakat kulit putih. Begitu pun dengan pemisahan kesempatan kerja. Karena terdapat sejumlah pekerjaan yang hanya diberikan untuk ras tertentu, mereka yang berasal dari ras non-kulit putih akan cenderung mendapatkan penghidupan di bawah standar rata-rata.

Dalam kata lain, orang-orang non-kulit putih Afrika Selatan tidak menderita karena ia merupakan korban konflik terbuka, namun karena haknya dibatasi oleh aturan-aturan negara yang diskriminatif. Ini juga bentuk kekerasan.

Untuk menjadikannya sebagai perdamaian positif, Afrika Selatan lalu menghapuskan segala aturan diskriminatif tersebut. Pada 1991, akhirnya, Afrika Selatan pun selangkah lebih dekat dengan perdamaian positif melalui dihapuskannya apartheid. Salah satu pemrakarsanya adalah tokoh yang saya rasa tak asing bagi kita semua: Nelson Mandela.

Upaya-upaya integrasi sosial lain pun dilakukan, seperti membuat lagu kebangsaan dalam lima bahasa nasional (Xhosa, Zulu, Sesotho, Afrikaans, Inggris) dan membuat federasi sepak bola yang utuh. Sebelumnya, Afrika Selatan memiliki federasi yang terpisah-pisah oleh perbedaan ras. Perlahan tapi pasti, Afrika Selatan pun bangkit menjadi negara yang menghargai multikulturalisme. Tentu kita masih bisa mengingat gegap gempitanya Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Bagi suatu negara dengan masa lalu begitu kelam, hal semacam itu merupakan prestasi tak ternilai.

Sekarang, mari kita kembali ke Indonesia. Sudahkah kita mewujudkan sistem masyarakat yang diliputi perdamaian positif? Memang, kondisi Indonesia tidak (dan jangan sampai) konfliktual seperti Suriah, Myanmar, atau Palestina. Namun, jangan lantas itu membuat kita berpuas diri, apalagi mengatakan bahwa kita tak perlu lagi belajar soal toleransi.

Kehancuran dimulai dari kesombongan,
dan kesombongan dimulai dari perasaan tak lagi perlu belajar.

Perdamaian negatif tak seharusnya menjadi garis finis, karena masih ada pekerjaan rumah lain yaitu membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan penuh welas asih. Sehingga, gabungan kondisi tanpa konflik dan ketiadaan sistem diskriminatif itulah yang kita harapkan bersama demi terwujudnya perdamaian yang paripurna.

Maukah kita?

Menuju Perdamaian Paripurna

Navigasi pos


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *