Paradiplomasi merupakan sebuah konsep yang merujuk pada kemampuan aktor-aktor subnegara dalam hubungan internasional. Konsep paradiplomasi pertama kali dipopulerkan dalam kajian Hubungan Internasional melalui tulisan Ivo Duchacek (1984) dalam artikelnya The International Dimension of Sub-National Self-Governments. Dalam artikel jurnal tersebut, Duchacek mencetuskan istilah paradiplomasi sebagai payung istilah bagi kegiatan-kegiatan diplomasi global dan transregional oleh entitas-entitas subnasional. Menurutnya, adadua tipe paradiplomasi: (1) transborder regional paradiplomacy dan (2) global
paradiplomacy. Istilah pertama, yakni transborder regional paradiplomacy, merujuk pada aktivitas luar negeri antardaerah yang memiliki batas wilayah bersinggungan.

​Dalam konteks ini, ada California (Amerika Serikat) dan Baja California (Meksiko) yang melakukan kerjasama akibat batas daratan yang memiliki kontinuitas. Kedua, global paradiplomacy, adalah aktivitas kerja sama luar negeri suatu daerah dengan mitra global walaupun keduanya tak memiliki batas bersinggungan. Contoh kedua ini lebih banyak ditemui, yakni dengan adanya kantor perwakilan kota-kota Amerika Serikat di sejumlah kota lain seperti Tokyo, Brussels,
Frankfurt, dan London.

Duchacek menyebutkan bahwa ada dua karakter utama dari aktivitas-aktivitas paradiplomasi: Pertama, visibilitas dan intensifikasi. Hubungan luar negeri oleh daerah-daerah subnasional bersifat lebih fokus ketimbang diplomasi konvensional. Ia muncul atasrespons sejumlah krisis yang muncul pada dekade 1970-an seperti pengangguran, resesi,perlombaan senjata, dan defisit perdagangan yang kemudian membuat daerah-daerah perlumencari alternatif kerja sama baru. Kedua, adanya karakter self-help dari pemimpin- pemimpin daerah yang menilai bahwa paradiplomasi merupakan instrumen baru yang konsisten dengan otonomi mereka.

Adanya kedua karakter ini memunculkankonsekuensi bahwa sebagian hubungan internasional yang dilakukan unit-unit subnegara malah bertujuan menentang politik yang diusung oleh pemerintah pusat. Namun, secara umum kita dapat menyepakati bahwa paradiplomasi berbeda dari diplomasi konvensional,yang dilakukan oleh negara-negara berdaulat berdasarkan sistem negara-bangsa Westphalia. Setelah berakhirnya Perang Dingin, paradiplomasi pun kian berkembang. Pada dekade 2000-an, sejumlah ilmuwan yang memfokuskan diri pada kajian federalisme dan otonomi daerah coba mengonseptualisasi paradiplomasi secara lebih lanjut. Di antara penulis-penulis tersebut, terdapat Wolff (2007) dan Cornago (2010).

Wolff (2007) coba menjawab kegelisahan Duchacek dengan mengembangkan perdebatan tentang paradiplomasi ke arah yang lebih optimistik. Dalam Paradiplomacy: Scope, Opportunities, and Challenges, ia berargumen bahwa paradiplomasi harus dipandang sebagai sebuah kesempatan positif alih-alih sebuah ancaman. Untuk membuktikan hal ini, ia menunjukkan sejumlah contoh paradiplomasi yang dilakukan oleh Flanders (Belgia), Katalonia (Spanyol), dan Skotlandia (Britania Raya). Ketiga contoh adalah wilayah dengan derajat otonomi politik yang sangat tinggi akibat perbedaan identitas mencolok dibandingkan dengan negara induk mereka masing-masing. Ketiga studi kasus diambil untk menunjukkan bahwa dalam kondisi ekstrem pun, paradiplomasi lebih cenderung bersifat menguntungkan bagi negara induk.

Kemunculan entitas subnasional di dalam arena internasional dapat dijelaskan melalui globalisasi. Michael Keating (1999) menjelaskan apabila globalisasi, beserta aktor-aktor barunya, membuat negara tak mampu lagi menjadi aktor tunggal. Selain itu, Daniel Bell (1989) merumuskan bahwa negara sudah terlalu besar untuk mengurusi masalah kecil, namun di saat yang sama juga terlalu kecil untuk mengurusi masalah besar. Fenomena munculnya entitas subnasional dalam hubungan internasional dinamakan paradiplomasi. Istilah ini berasal dari gabungan dua kata, yakni “paralel” dan “diplomasi”. Secara harfiah, paradiplomasi adalah kegiatan diplomasi yang dilakukan paralel di bawah wewenang pemerintahan pusat. Namun demikian, pada praktiknya, paradiplomasi tidak selalu sejalan (paralel) dengan kehendak pemerintah pusat. Sehingga, Panayotis Soldatos menerjemahkannya kembali sebagai aktivitas entitas subnasional dalam melakukan kegiatan diplomasi dengan mitra luar negeri. Walaupun terdengar masih asing di telinga kita, nyatanya kegiatan paradiplomasi sudah sering kita jumpai. Secara sederhana, Andre Lecours (2008) membagi kegiatan paradiplomasi menjadi tiga lapis berdasarkan agenda yang dibawanya.

Pertama, adalah economic cooperation. Dalam lapisan ini, paradiplomasi dipandang sebagai sebuah kegiatan yang ditujuan untuk meraup keuntungan pragmatis melalui perdagangan. Misalnya, kerjasama dagang antara oblast Samara (Rusia) dengan Wielkopolska (Polandia).

Kedua, exchange of knowledge. Di lapisan kedua ini, paradiplomasi dianggap sebagai sebuah kegiatan yang mampu memberikan keuntungan lebih dari sekadar materi, yakni pertukaran pengalaman dan keahlian. Paradiplomasi dalam bentuk ini paling lazim kita jumpai, misalnya melalui kegiatan sister city atau sister province yang sudah berlangsung cukup lama. Kerjasama Jogjakarta dan Gyeongsangbuk-do (Korea Selatan) di bidang pembangunan desa, atau kerjasama Jawa Timur dan Australia Barat dalam bidang industri susu adalah contoh yang relevan.

Terakhir, political consideration. Pada lapisan ketiga ini, paradiplomasi dipandang sebagai sebuah kegiatan diplomasi untuk memperjuangkan identitas politik. Dalam hal inilah, biasanya entitas-entitas subnasional memiliki kepentingan yang berseberangan dengan kepentingan nasional. Contoh dari kegiatan paradiplomasi di level ini adalah yang dilakukan provinsi Quebec, yang menjalin hubungan dengan Prancis demi mendapatkan dukungan untuk memperoleh otonomi di Kanada.

Dalam sejarahnya,  studi mengenai paradiplomasi muncul pada dekade 1970-an, dan mengalami ekspansi global setelah Perang Dingin, yakni runtuhnya rezim Soviet. Sebagai objek penelitian, paradiplomasi berkutat pada sejumlah pertanyaan seperti sejarah apakah yang memunculkan kesadaran melakukan paradiplomasi, apa motif pemerintah lokal untuk terlibat dalam hubungan internasional, dan apa landasan hukum kegiatan tersebut dilakukan.

Paradiplomasi berangkat dari logika bahwa setiap entitas subnasional memiliki kompleksitasnya tersendiri. Ini yang seringkali luput apabila kita melihat dunia internasional dari kacamata yang selalu mengedepankan posisi negara. Konsep paradiplomasi memungkinkan kita melihat hubungan internasional dari berbagai macam dimensi. Sehingga, kita dapat mengamati hubungan internasional di luar isu-isu politis yang didominasi negara. Isu-isu nonpolitis seperti lingkungan, identitas, dan budaya bisa kita hadirkan ke permukaan, dan tentu saja ini menarik bagi mereka yang menggemari studi multidisipliner.

Mempelajari paradiplomasi akan memudahkan kita menjelaskan fenomena seperti bagaimana kota-kota di dunia bekerjasama, atau memahami separatisme yang sarat akan pertentangan kepentingan antara pusat dan daerah.

Paradiplomasi: Ketika Entitas Subnasional Berkiprah

Navigasi pos


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *